MEDAN – Pemerintah Kota Medan mengambil langkah strategis dengan menggandeng perguruan tinggi sebagai mitra utama dalam menghadapi dua tantangan besar yang membayangi ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini. Krisis lingkungan dan ancaman narkoba.
Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, secara tegas mendorong kalangan akademisi untuk turun ke masyarakat sebagai garda terdepan edukasi, saat menerima audiensi jajaran Universitas Medan Area (UMA) di ruang kerjanya, kemarin.
Kota Medan saat ini menghadapi persoalan lingkungan yang tidak bisa lagi ditangani secara konvensional. Data menunjukkan produksi sampah di Kota Medan telah mencapai 1.500 hingga 1.700 ton per hari.
Jika hanya mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), kapasitasnya diprediksi overload pada tahun 2029.
Yang lebih mengkhawatirkan, masalah banjir telah menjadi trauma kolektif warga Medan. Pada November 2024 dan 2025, banjir besar melanda di tanggal yang sama, 27 November.
Zakiyuddin mengingatkan bahwa bencana serupa berpotensi terulang di tahun 2026 jika tidak ada persiapan serius. Akar masalahnya kompleks sedimentasi di saluran primer, sekunder, dan tersier, alih fungsi lahan, serta kondisi tiga sungai besar Sungai Deli, Belawan, dan Percut yang sudah lama tidak dinormalisasi.
“Banjir ini tidak tahu kita datangnya kapan dan dari mana, karena sudah banyak lingkungan kita dirusak oleh tangan-tangan manusia sendiri,” tegas Zakiyuddin.
Di sisi lain, ancaman narkoba dan judi online kian masif menyasar generasi muda. Zakiyuddin secara khusus meminta kampus untuk terus menggaungkan gerakan antinarkoba dan anti judi online, serta mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan berbagai inisiatif yang telah berjalan. Universitas Sumatera Utara (USU) melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat telah melaksanakan program pengabdian masyarakat untuk memperkuat rumah rehabilitasi narkoba.
UIN Sumatera Utara (UINSU) juga telah menjalin sinergi dengan BNNP Sumatera Utara dalam edukasi anti narkoba. Bahkan, UMA sendiri telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan BNN Provinsi Sumatera Utara untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus.
Zakiyuddin menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. “Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun kesadaran itu melalui edukasi dan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebagai alumni UMA, ia mengaku memiliki kedekatan emosional dan berharap hubungan yang telah terjalin dapat terus diperkuat melalui berbagai program kolaborasi.
Pertemuan ini juga membuka peluang kerja sama di bidang pendidikan, terutama bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan yang ingin melanjutkan studi ke jenjang magister.
Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan lanjutan dinilai sebagai kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal.
Direktur Pascasarjana UMA, Retna Astuti Kuswardani, menjelaskan bahwa UMA memiliki Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang memungkinkan mahasiswa menyelesaikan studi lebih cepat.
Program ini diharapkan dapat menarik minat ASN di lingkungan Pemko Medan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi bukanlah hal baru bagi UMA. Kampus ini telah menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Mandailing Natal, yang mencakup bidang pendidikan, pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia.
Seruan Wakil Wali Kota Medan ini menjadi momentum penting bagi seluruh elemen kota untuk bergerak dari sekadar wacana menjadi tindakan nyata.
Mahasiswa sebagai agen perubahan, dosen sebagai penggerak edukasi, dan pemerintah sebagai fasilitator sinergi ini diharapkan mampu menjawab tantangan banjir, sampah, dan narkoba yang selama ini menghambat kemajuan Kota Medan. (Rel)