JAKARTA – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menegaskan pentingnya percepatan pendataan korban bencana agar bantuan pemerintah dapat segera diberikan kepada para penyintas.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (23/2/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Ada beberapa hal yang agak teknis yang ingin kita selesaikan. Oleh karena itu memang perlu duduk bersama,” kata Tito.
Tito menjelaskan, validasi data menjadi faktor utama dalam memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran dan tanpa hambatan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi intensif antarinstansi untuk menyelesaikan berbagai persoalan teknis yang masih dihadapi.
Pemerintah telah menyiapkan bantuan perbaikan rumah sesuai tingkat kerusakan, yakni Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp60 juta bagi rumah yang mengalami kerusakan berat. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara berkala melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Selain bantuan perumahan, pemerintah juga memberikan dukungan lain berupa stimulus ekonomi sebesar Rp5 juta, bantuan perlengkapan rumah tangga Rp3 juta, serta santunan kebutuhan hidup harian sebesar Rp15.000 per orang.
Ia berharap seluruh bantuan tersebut dapat segera diterima masyarakat terdampak, sehingga dapat membantu meringankan beban ekonomi mereka, terutama di Ramadan.
Untuk mempercepat proses tersebut, Tito meminta pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik memperkuat kerja sama dalam proses pendataan dan verifikasi.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah. (rm/isl)