KORUT – Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, kembali terpilih sebagai sekretaris jenderal Partai Pekerja Korea dalam kongres partai yang digelar secara berkala setiap lima tahun. Media resmi pemerintah melaporkan, keputusan tersebut disepakati secara penuh oleh peserta kongres pada Minggu (22/2/2026).

Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), penetapan kembali Kim tidak terlepas dari penilaian partai atas kepemimpinannya, termasuk dalam memperkuat kemampuan pertahanan nasional yang berfokus pada pengembangan kekuatan nuklir.

READ  Trump Kembali Ancam Serang Iran, Kerahkan Jet Bomber B-2

Jabatan sekretaris jenderal merupakan posisi tertinggi di partai berkuasa. Posisi ini sebelumnya pernah dipegang oleh ayahnya, Kim Jong Il, yang wafat pada 2011 dan kemudian dianugerahi gelar sekretaris jenderal abadi.

Struktur kepemimpinan Partai Pekerja Korea (Workers’ Party of Korea/WPK) sempat berubah dengan penggunaan jabatan ketua, sebelum akhirnya posisi sekretaris jenderal kembali ditetapkan sebagai jabatan tertinggi pada kongres 2021.

READ  Jamuan Santap Siang, Presiden Prabowo dan Wakil PM Angela Rayner Bahas Program Gizi untuk Anak-anak

KCNA juga menyoroti sejumlah capaian selama masa kepemimpinan Kim Jong Un, termasuk kemajuan dalam pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi lima tahun serta upaya memperkuat kemandirian ekonomi negara. Selain itu, Korea Utara disebut berhasil meningkatkan posisi dan pengaruhnya di tingkat internasional.

Ucapan selamat turut disampaikan Presiden China, Xi Jinping, yang menyatakan komitmennya untuk terus mempererat hubungan bilateral dan memperluas kerja sama dengan Korea Utara.

Dalam forum tersebut, pejabat senior partai Ri Il Hwan juga menyampaikan dukungan terhadap kepemimpinan Kim, termasuk kebijakan strategisnya di bidang militer. Kongres ini juga menetapkan susunan baru Komite Sentral serta melakukan perubahan pada aturan internal partai.

READ  Presiden Guinea Dinobatkan sebagai Pemimpin Nol Prestasi Seumur Hidup

Pertemuan tersebut dinilai penting karena akan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan Korea Utara selama lima tahun ke depan, mencakup sektor ekonomi, pertahanan, dan hubungan luar negeri. (isl)