JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik sejumlah pejabat baru setingkat direktur di sejumlah direktorat. Jabatan-jabatan tersebut semula memang kosong dan hanya diisi oleh pelaksana tugas untuk menduduki jabatan tersebut.
Ada sejumlah nama yang cukup familiar, terutama jika mendengar nama Tessa Mahardika Sugiarto. Pria yang sebelumnya sempat menjadi Juru Bicara KPK ini resmi menjadi Direktur Penyelidikan setelah sebelumnya menjadi pelaksana tugas di jabatan itu.
Kemudian ada nama Iskandar Marwanto, seorang jaksa yang sudah cukup lama bertugas di KPK menjadi Kepala Biro Hukum. Lalu, Budhi Sarumpaet yang telah resmi menjabat sebagai Direktur Penuntutan. Keduanya juga menjadi pelaksana tugas di jabatan masing-masing.
Selanjutnya Kunto Ariawan resmi menjabat sebagai Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Kemudian Taryanto selaku Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi serta Maruli Tua sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.
“Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah dilantik. Secara khusus saya sampaikan selamat dan turut berbahagia karena semua yang dicapai tidak terlepas dari peran istri dan pasangan masing-masing. Harapannya ke depan ibu-ibu beserta keluarga siap mendampingi suaminya agar bisa berkontribusi lebih lagi bagi KPK dan negara,” ujar Sekjen KPK Cahya Harefa ketika memberikan sambutan, Jum’at (20/2/2026).
Cahya pun memberi pesan kepada masing-masing pejabat yang dilantik agar bisa memimpin direktoratnya. Misalnya, untuk Direktur Penyelidikan diharapkan memimpin penyelidikan secara profesional, independen, dan akuntabel serta analisis yang komprehensif berbasis bukti.
Sementara Direktur Penuntutan diminta untuk melakukan penuntutan secara objektif sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK diminta untuk terus mengajak peran serta masyarakat dalam melaporkan, mencegah, dan memberantas korupsi.
“Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi, selenggarakan deteksi dini, pemetaan risiko untuk identifikasi kerawanan korupsi,” tegas Cahya.
Sementara Direktur Koordinasi Supervisi V diminta untuk memastikan efektivitas penanganan perkara di wilayahnya. Sementara Kepala Biro Hukum diminta untuk menyelenggarakan fungsi perumusan dan pendapat hukum serta harmonisasi guna memastikan kebijakan KPK mempunyai landasan hukum yang kuat.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk mengisi posisi strategis di lingkungan internal. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026) kemarin.
Tiga orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik yaitu Deputi Bidang Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin, dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti.
Dalam sambutannya, Ketua KPK menegaskan bahwa jabatan deputi merupakan tulang punggung arah kebijakan lembaga antikorupsi. Amanah tersebut bukan hanya tanggung jawab struktural, melainkan mandat strategis untuk menggerakkan fungsi utama KPK secara efektif, integratif, dan berorientasi pada hasil.
“Setiap deputi diharapkan dapat bekerja semaksimal mungkin tidak cukup hanya optimal. Kemudian juga harus memiliki cara berpikir yang visioner. Kami semua menuntut sebuah hasil dari sebuah proses yang dilakukan para deputi,” tegas Setyo seperti dilansir di laman resmi KPK.
Ketua KPK juga memberikan arahan tegas mengenai pentingnya integrasi antar unit. Setyo menginginkan adanya gerak organisasi yang lincah dan terpadu tanpa terhambat oleh sekat-sekat birokrasi internal.
Selain menjadi bagian dari pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus strategi penguatan sumber daya manusia (SDM), KPK berharap penyegaran di level pimpinan madya ini menjadi momentum untuk mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih kredibel dan mampu menjawab harapan masyarakat. (r/bc)